JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tragis di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang anak dilaporkan mengakhiri hidupnya diduga akibat tekanan ekonomi keluarga yang tak mampu membeli alat tulis sekolah. Tragedi ini menjadi pemantik bagi Polri untuk bergerak lebih proaktif memastikan bantuan negara sampai ke titik paling ujung.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh mengawal kebijakan Presiden dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang tertuang dalam komprehensivitas APBN 2026.
Komjen Pol. Dedi Prasetyo menekankan bahwa peristiwa di NTT harus menjadi momentum evaluasi agar implementasi program kesejahteraan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan. Polri, dengan jaringan hingga tingkat Bhabinkamtibmas di desa, memiliki posisi strategis untuk menyukseskan visi pemerintah.
“Peristiwa ini menjadi pengingat agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata. Tugas Polri adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar sampai kepada rakyat, tepat sasaran, dan berjalan efektif di lapangan,” tegas Wakapolri.
Langkah ini sejalan dengan arahan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang menilai potensi besar Polri dalam mengawal distribusi bantuan sosial secara nasional.
Sebagai langkah konkret, Wakapolri menginstruksikan para Kapolres di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Instruksi ini mencakup tiga poin utama:
Baca lainnya :
-
Pendataan Langsung: Turun ke lapangan untuk melihat kondisi objektif keluarga miskin ekstrem.
-
Verifikasi Faktual: Membantu validasi data agar tidak ada warga yang berhak namun terlewatkan.
-
Pendampingan Akses: Membantu masyarakat yang kesulitan secara administratif dalam mengakses program bantuan.
Polri akan melakukan sosialisasi masif dan pengamanan distribusi pada berbagai program unggulan APBN 2026, di antaranya:
-
Pangan & Sembako: PKH bagi 10 juta keluarga dan Bantuan Sembako bagi 18,3 juta keluarga.
-
Pendidikan & Kesehatan: Beasiswa PIP, KIP Kuliah, Sekolah Rakyat Berasrama, hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130,3 juta masyarakat.
-
Program Unggulan Baru: Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 82,9 juta penerima manfaat.
-
Pemberdayaan UMK: Subsidi pupuk, KUR, dan sertifikat halal gratis.
Wakapolri menegaskan, keberhasilan program ini diukur dari seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu, sinergi antara Polri, Pemda, BPS, serta kementerian terkait menjadi harga mati.
“Pendataan harus akurat, verifikasi harus nyata di lapangan, dan bantuan harus benar-benar diterima oleh yang berhak. Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu,” pungkas Komjen Pol. Dedi Prasetyo dengan penuh optimisme.
Melalui pengawalan ketat ini, Polri berharap target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat segera terwujud, sehingga setiap anak bangsa mendapatkan hak dasar pendidikan dan kehidupan yang layak tanpa terhimpit beban ekonomi yang fatal.
Belum ada komentar